Bupati Blitar menyerahkan SK Perhutanan Sosial kepada masyarakat Ngadirengga

Bupati Blitar

JurnalPost.com – Bupati Blitar Rini Syarafah hadir pada Sosialisasi Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Penerapan Hutan Desa oleh Dinas Pemberdayaan Kota dan Desa sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial pada Senin ( 20.11.2023).

Penyerahan SK yang berlangsung di Balai Desa Ngadienggo, Kecamatan Wlingi ini dihadiri oleh 290 warga masyarakat yang akan mengelola perhutanan sosial di Desa Ngadienggo. Rini Syarafah selaku Bupati Blitar menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial yang akan dikelola warga untuk jangka waktu 35 tahun.

Bupati Blitar dalam sambutannya mengatakan, disahkannya SK tersebut merupakan awal dari dorongan perhutanan sosial khususnya Skema Hutan Desa Ngadirenggo.

“Tujuan perhutanan sosial bukan sekedar mengeluarkan keputusan, melainkan mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan, kelestarian sumber daya hutan, dan kesejahteraan masyarakat. “Itulah hakikat perhutanan sosial, menciptakan keselarasan antara manusia dan alam,” ujarnya.

Kami berharap dengan pengelolaan hutan lestari dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti kegiatan wisata atau pengelolaan kayu hutan sebagai sumber pendapatan warga penerima SK perhutanan sosial ini.

“Kami berharap ke depan pasti bisa menumbuhkan perekonomian. “Karena masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai hutan desa untuk perekonomian, termasuk BUMDES dan BUMDESMA yang kemudian bisa diajak bekerja sama,” kata Bupati asal Blitar itu.

Selain itu tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah terkait akibat, hak, kewajiban, larangan, cara pengembangan dan apa yang akan dicapai dalam perhutanan sosial khususnya di Desa Ngadirenggo agar dapat terlaksana dengan baik. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar peraturan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi penduduk desa Ngadirenggo.

Perlu diketahui, pada Senin, 18 September 2023, Kelompok Tani Hutan Nusantara yang berbasis di Jakarta mendapat amanah dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengolahan khusus untuk masyarakat, antara lain hutan desa, hutan rakyat, dan hutan tanaman rakyat. SK Perhutanan Sosial yang diterbitkan sebanyak 1.541 SK seluas 1,048 juta hektar. Kelompok tani hutan yang mewakili beberapa permukiman di Ngadirenggu sendiri menghadiri penyerahan Ordonansi Perhutanan Sosial tersebut.

READ  Layanan Keuangan Terintegrasi Di Palu Ampuh

Penulis: Rahma Junatus Enak

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *