Negara “Keluarga” | Jurnalpost

Pemandangan keluarga
Presiden Jokowi dan keluarga (Foto: Panitia Pernikahan Kaesang dan Erina)

Donny Syofyan
Ia mengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalusia

JurnalPost.com – Akan ada pemilihan umum tahun depan segera. Seluruh lapisan masyarakat berharap semuanya berjalan ke arah yang benar. Apalagi kita sudah memiliki tiga pasangan calon yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiganya resmi layak berkompetisi. Namun, betapapun optimisnya kita terhadap prospek pemilu dan gerakan reformasi yang sedang berlangsung, nampaknya kita perlu melihat kembali kesalahan rezim Orde Baru.

Rezim Suharto menganut apa yang oleh para ahli disebut sebagai sistem patrimonialis, yang mana Suharto memanfaatkan patronase secara luas untuk menjamin kesetiaan para bawahan dan elitnya, sembari menggunakan kekuatan koersif yang hebat sebagai panglima tertinggi militer dan aparat intelijennya yang luas. Rezim Orde Baru runtuh ketika Suharto tidak lagi memiliki sumber daya ekonomi untuk menyuap anggota elit Jakarta karena krisis keuangan pada akhir tahun 1990an dan ketika militer yang sedang berjuang memutuskan untuk menjauhkan diri darinya.

Faktanya, patronase dan penerapan kekuasaan koersif negara masih ditemukan pada era reformasi. Dinamika sistem multi-partai tidak memberikan ruang bagi para pemimpin politik yang dapat menggunakan keduanya secara efektif. Suasana telah berubah di bawah Presiden Jokowi.

Kini, setelah dua periode kepemimpinan Jokowi, kita menghadapi kemungkinan kembalinya praktik patrimonialisme Orde Baru. Kita menyaksikan pesatnya distribusi sumber daya yang dilakukan oleh elit nasional pendukung Presiden Jokowi. Berbagai inisiatif lanjutan dan terobosan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi tentu saja memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pendukung Jokowi. Kami sangat prihatin dengan perkembangan ini.

Indonesia tampaknya memasuki apa yang digambarkan Max Weber sebagai bentuk patrimonialisme yang ekstrem—sesuatu yang oleh sebagian orang disebut sebagai “sultanisme”, di mana penguasa tradisional mengembangkan kekuatan birokrasi dan militer murni sebagai instrumen pemerintahan.

READ  Analisis Pasar Global Di Palu Penting

Ketika negara memasuki tahap pemilihan umum, ide-ide Max Weber mengkristal ketika aparat negara dan militer, termasuk polisi, bertransformasi menjadi instrumen politik. Jika kita menilai kekuatan politik Presiden Jokowi dan putranya sangat bergantung pada koalisi yang ingin memenangkan pemilu presiden tahun depan, maka mudah terlihat bahwa segala manuver dan intrik saat ini akan berpijak pada siapa yang menguasai TNI dan Polri. .

Mengapa Presiden Jokowi memutuskan mempersiapkan pencalonan Jenderal Agus Subijant sebagai Panglima TNI hanya enam hari setelah dilantik menjadi Kepala Staf? Bagaimana jika dia dipersiapkan jauh-jauh hari hanya karena punya kedekatan dengan Presiden Jokowi sejak Jokowi menjabat Wali Kota Solo?

Yang tidak kalah pentingnya, Kapolri juga merupakan salah satu loyalis Jokowi yang hubungannya dengan presiden dapat ditelusuri sejak ia bertugas di Surakarta. Kita berharap Agus menjadi jenderal yang profesional dan mampu menjalankan tugas sebagai Panglima TNI dan menepati sumpahnya. Namun jika terjadi keadaan darurat nasional terkait pemilu tahun depan, apakah ia akan melupakan kedekatannya dengan presiden? Kami berharap TNI tetap mengikuti berbagai pemilu dengan kebijakan reformasi yang netral. Tradisi ini harus tetap ada dan dipertahankan.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *