Pemilu yang Adil | Jurnalpost

Sistem pemilihan

Donny Syofyan
Ia mengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalusia

JurnalPost.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menyetujui pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 14 Februari 2024. Nama yang terdaftar adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; Ganjar Pranowo-Mahfud MD; dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan bersaing menggantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang masa jabatannya akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

Ini merupakan pemilihan presiden langsung yang kelima di negara ini. Indonesia memutuskan 25 tahun yang lalu untuk menghilangkan otoritarianisme dan menjadi negara demokratis. Pemilihan presiden tidak diragukan lagi merupakan salah satu pemilu terpenting bagi negara dengan demokrasi muda. Ini adalah ujian terhadap ketahanan salah satu lembaga dasar demokrasi kita; pemilu itu sendiri.

Untuk pertama kalinya sejak jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, kekhawatiran nyata mengenai integritas pemilu mulai muncul. Hal ini bermula dari pengakuan Presiden Jokowi yang ingin turun tangan mencari penggantinya untuk menjamin warisannya. Pernyataan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa presiden berencana dan ingin mendukung kandidat politik tertentu. Kecurigaan semakin besar ketika Mahkamah Konstitusi (CJ) yang dipimpin kakak iparnya, Anwar Usman, membuka jalan bagi putra sulungnya, Gibran, untuk ikut serta dalam pemilihan presiden.

Fakta bahwa presiden memilih orang terdekatnya sebagai Panglima TNI yang baru menimbulkan spekulasi bahwa aparatur negara tidak akan netral dalam pemilihan presiden. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, mewanti-wanti potensi kecurangan pada pemilu presiden mendatang. Ia mengatakan, akibat gerakan reformasi, ada upaya beberapa pihak untuk memanipulasi kekuasaan.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga menyatakan keprihatinannya atas pemilu yang adil. Juli lalu, dia meminta penyelenggara pemilu menolak campur tangan apa pun. Dalam pidatonya baru-baru ini, Paloh mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang berusaha memanfaatkan negara dan aparaturnya untuk melayani kepentingan individu dan kelompok tertentu. Sejumlah peristiwa menunjukkan pelanggaran netralitas yang dilakukan penyelenggara negara, seperti pencopotan poster Ganjara dan Mahfud di Bali dan Sumut oleh Satpol PP, serta pembatalan izin acara diskusi dengan Anies di Bandung, Jawa Barat pada menit-menit terakhir.

READ  Peredaran perdagangan impor dan ekspor di Indonesia

Sementara itu, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Rahardjo terlihat dalam video memimpin pertemuan relawan pendukung Gibran. Saat ini, kita masih memiliki pemikiran yang baik dan yakin bahwa Presiden Jokowi tetap menepati janjinya untuk tetap netral dalam Pilpres, seperti yang ditegaskannya saat menjamu ketiga calon presiden pada jamuan makan siang di Istana Negara.

Kita juga harus memantau Panglima TNI baru, Agus Subiyaant, yang juga berjanji akan menjaga netralitas TNI dalam rapat dengar pendapat di DPR. Ini bukan cek kosong bagi presiden dan para pembantunya. Mereka harus membuktikan bahwa tidak ada anggota aparatur negara yang dikerahkan untuk menggalang suara bagi duo Prabowo-Gibran, yang kini banyak dianggap sebagai calon wakil presiden petahana.

Sebagai pilar keempat demokrasi, pers diharapkan berperan sebagai pengawas demokrasi untuk membantu menjamin integritas pemilu. Kelompok masyarakat sipil lainnya, khususnya organisasi pemantau pemilu dan pemungutan suara yang akan melakukan penghitungan suara cepat, diharapkan dapat membantu melindungi proses pemilu.

Jajak pendapat terkini menunjukkan tidak ada kandidat yang cukup populer untuk memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran. Elektabilitas Prabow meningkat hingga 40 persen setelah Gibran terpilih menjadi cawapres yang banyak dimaknai sebagai pendukung utama Jokowi.

Namun Ganjar dan Anies masih punya peluang untuk mengejar ketertinggalan, apalagi setelah musim kampanye dimulai pada 28 November mendatang. Pemilu – jika diselenggarakan secara jujur, adil, lancar dan damai – harus dipertahankan dan diperjuangkan. Semoga pasangan terbaiklah yang menang.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *