Peredaran perdagangan impor dan ekspor di Indonesia

JurnalPost.com – Di era Presiden Jokowi, menurut data Bank Indonesia (BI), utang Indonesia mengalami penurunan meski tidak signifikan. Hal ini harus dipertahankan oleh presiden terpilih pada 2024, namun dalam pemilu presiden, di mata Najwa, ketiga calon presiden tidak ada yang fokus pada ekspor dan impor, khususnya di bidang kepabeanan.

Perlu ada terobosan baru dari Presiden terpilih untuk membuat regulasi yang cerdas dalam mengatur kepabeanan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada masuknya barang ilegal ke Indonesia.

Meski bea cukai merupakan lembaga independen, namun bea cukai bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Dalam menciptakan kerjasama yang baik, harus ada kebijakan yang jelas untuk menciptakan keamanan ekspor dan impor.

Fenomena kasus kepabeanan di Indonesia dapat dikaitkan dengan berbagai hal, antara lain penyelundupan barang, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan fasilitas perdagangan internasional, atau pelanggaran peraturan kepabeanan. Kasus-kasus ini seringkali melibatkan upaya untuk menghindari pembayaran bea atau pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah.
Kasus kepabeanan bisa bermacam-macam, mulai dari penyelundupan barang ilegal seperti narkotika, senjata, hewan yang dilindungi, hingga barang kena pajak lainnya. Pemerintah Indonesia dan otoritas bea cukai berupaya mengatasi masalah ini melalui pengawasan ketat, penegakan hukum, dan kerja sama dengan lembaga internasional.

Salah satu contoh penyelundupan barang yang melibatkan pihak bea cukai adalah penyelundupan narkotika. Misalnya saja upaya penyelundupan narkoba melalui bandara atau pelabuhan, di mana penyelundup berusaha menyembunyikan narkoba dalam kemasan atau benda lain untuk menghindari pengawasan bea cukai. Kasus seperti ini menyoroti pentingnya peran bea cukai dalam mencegah peredaran barang ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

Selain itu, beberapa kasus kepabeanan mungkin juga melibatkan praktik korupsi atau kolusi antara pejabat bea cukai dan individu. Hal ini juga menjadi permasalahan serius dalam upaya pembersihan dan perbaikan sistem kepabeanan di Indonesia.

READ  Pencucian rambut massal di Sungai Cisadane akan diusulkan menjadi warisan budaya takbenda

Mengingat meningkatnya kasus pidana di sistem kepabeanan, presiden terpilih perlu melakukan terobosan pada tahun 2024 untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan memilih Menteri Perdagangan yang bertugas menetapkan kebijakan baru dalam upaya perbaikan sistem kepabeanan.

Menteri Perdagangan berperan penting dalam upaya perbaikan dan pengendalian kepabeanan, termasuk merancang kebijakan perdagangan, berpartisipasi dalam negosiasi perdagangan internasional, memperbaiki sistem kepabeanan, memastikan penegakan hukum yang efektif, memfasilitasi perdagangan internasional, dan memastikan perlindungan konsumen. Peran mereka penting dalam memastikan sistem perdagangan internasional yang adil dan sejalan dengan kepentingan nasional serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Presiden diperkirakan akan terpilih pada tahun 2024, kami berharap presiden terpilih mampu mengambil keputusan yang bijaksana dalam menunjuk Menteri Perdagangan. Kami berharap keberhasilan terpilihnya menteri perdagangan yang tidak hanya bijaksana namun juga konsisten dapat mencegah perlunya pergantian kabinet. Kami berharap dengan konsistensi dan kebijaksanaan Menteri Perdagangan terpilih, beliau mampu mencapai perubahan signifikan dalam sistem kepabeanan, sehingga menciptakan landasan yang kokoh bagi kebijakan perdagangan yang lebih cerdas dan efektif.

Harapannya, Menteri Perdagangan terpilih akan memimpin dengan kecerdasan dan ketegasan yang diperlukan untuk mengatasi segala tantangan yang mungkin timbul dalam menangani kasus-kasus di bidang kepabeanan. Kami berharap Menteri Perdagangan dapat menganalisa dengan cermat setiap kasus yang muncul, mengidentifikasi akar permasalahan dan mengusulkan solusi yang efektif. Selain itu, Mendag juga diharapkan dapat mempererat kerja sama antar instansi terkait agar penanganan perkara kepabeanan lancar dan efisien. Kami berharap dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan integritas, Menteri Perdagangan berhasil menciptakan lingkungan di mana penegakan hukum di bidang kepabeanan dapat dilakukan secara adil dan efektif. Kami berharap semua ini akan mengarah pada sistem kepabeanan yang lebih andal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

READ  Strategi bisnis yang dinamis, PT Semen Tonasa dan Bank Mandiri perkuat kemitraan di bidang layanan perbankan

Penulis: Janata Sayaka Balda

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *